Niagaindo.id, Jakarta- Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, MKM, Kamis kemarin (17/4/2025), lakukan audiensi bersama Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta. Dalam rangka percepatan usulan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kota Jambi.
Program nasional Sekolah Rakyat ini digagas oleh Saifullah Yusuf (Gus Ipul), yang juga Menteri Sosial saat ini. Sekolah Rakyat akan menjadi model pendidikan inklusif dari jenjang SD hingga SMA, dengan kapasitas hingga 1.000 siswa per sekolah.
Sekolah ini nantinya tidak hanya menyediakan pendidikan formal, tetapi juga menjamin kebutuhan dasar siswa, seperti makan, seragam, hingga gizi yang cukup, semuanya ditanggung negara. Guru dan siswa akan direkrut langsung dari wilayah sekitar sekolah, guna memastikan keberlanjutan dan keterlibatan lokal.
Menurut Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, MKM, saat di hubungi awak media ini via Hend Phonnya, Senin siang (21/04/2025), ketika di sedang berada di Jakarta, mengatakan. Kota Jambi, merupakan kawasan urban, dengan banyak pendatang itu, sangat membutuhkan inovasi pendidikan seperti Sekolah Rakyat.
Menurut Wali Kota Jambi, Maulana. Ia menyambut antusias konsep tersebut, bahkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Jambi ini, Maulana mengaku Ia telah menyiapkan lahan seluas 7 hektare, untuk pembangunan Sekolah Rakyat ini.
“ Setelah saya pelajari lebih dalam, tentang konsep dari program SR ini, menjadi solusi nyata untuk dapat memutus rantai kemiskinan, lewat peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah,” jelas Wali Kota Jambi, Dr. Maulana.
Menurut Dr. Maulana, hal ini ini bukan sekadar membangun sekolah, tetapi untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia, demi masa depan anak bangsa. Program Sekolah Rakyat ini, merupakan bagian dari sinyal yang kuat, dalam transformasi dunia pendidikan, berbasis keadilan sosial.
Pada masa mendatang, diharpkan Program Sekolah Rakyat ini, mampu mengatasi dari keluh kesah, bagi para wali murid yang tergolong kurang mampu. Karena pengelolaannya berkolaborasi lintas kementerian, dan pemerintah daerah.
Komitmen ini terlihat dalam kegiatan pembahasan dan klarifikasi usulan penyelenggaraan Sekolah Rakyat oleh pemerintah daerah, yang berlangsung di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Senin (21/4/2025), dihadiri oleh sejumlah kepala daerah.
Diantaranya Bupati Solok, Sumatera Barat, Jon Firman Pandu. Juga menyatakan telah siap melaksanakan untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat. Jon menjelaskan bahwa kegiatan belajar-mengajar akan dimulai pada Juli 2025, dengan jenjang SMP sebagai tahap awal.
Jon Firman juga mengungkapkan, untuk tahap awal Sekolah Rakyat yang akan diterapkannnya dengan 100 siswa, terdiri dari 50 laki-laki dan 50 perempuan, dibuka empat kelas. Dua untuk siswa perempuan, dan dua untuk laki-laki, dengan kapasitas 25 siswa per rombongan belajar (rombel).
Bupati Solok, Sumatera Barat, Jon Firman Pandu, juga mengungkapkan bahwa, program ini sangat penting untuk membantu anak-anak miskin, dan meningkatkan kualitas hidup mereka, serta mendorong IPM (Indeks Pembangunan Manusia) daerah.
Bupati Manggarai Timur NTT, Agas Andreas, juga mengapresiasi program Sekolah Rakyat ini dinilainya mampu menjawab salah satu akar kemiskinan, yakni rendahnya akses dan keberlanjutan pendidikan. Dia contohkan pada salah satu indikator kemiskinan pendidikan kepala keluarga, hanya tamat SD. Nah kalau ini terbawa terus sampai kapanpun, indikator ini tidak akan terselesaikan, kata Agas.
Ia menyoroti angka partisipasi pendidikan di daerahnya kerap menurun, setelah jenjang SD. Hal ini terjadi karena faktor biaya, dan dari itu Ia berharap Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi dari masalah ini. Selain itu, Agas juga mengaku Pemkab Manggarai Timur telah menyiapkan dua lokasi pendirian Sekolah Rakyat, sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.
Dua lokasi yang dinilainya strategis itu terletak di bagian selatan, dekat dengan pusat kota, dan bagian utara yang menjangkau wilayah pinggiran. “ Sekarang kita persiapkan di bagian selatan, dekat kota. Saya mau cari lagi yang bagian utara, yang jauh dari kota. Karena banyak yang keluarga miskin tinggal di daerah pinggirian itu,” ungkapnya.
Dalam penyusunan evaluasi Sekolah Rakyat di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta ini dibuka selama lima hari, yakni Rabu–Kamis (16–17 April 2025), dan Senin–Rabu (21–23 April 2025). Para pemerintah daerah diberi pemahaman teknis, dari kementerian Kementerian Sosial, PUPR, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, serta Kemendidasmen, Kemendagri, serta Kemenag.
Pendaftaran Sekolah Rakyat bagi siswa dan guru segera dibuka pada tahun ajaran 2025/2026. Presiden Prabowo menargetkan 53 dari 200 Sekolah Rakyat akan beroperasi dalam 3 bulan ke depan. Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 8 Tahun 2025, program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. (Djohan)*
